DPRD Morowali Rumuskan Regulasi Tepat Sasaran Lewat Konsultasi Publik Empat Ranperda

MOROWALI, Sulawesi Tengah— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar konsultasi publik terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tahun 2026, di Ruang Rapat Aspirasi DPRD Morowali, Kamis (12/02/2026).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua I DPRD Morowali, Sultanah Hadie, yang menegaskan pentingnya presisi regulatif dan efektivitas implementasi dalam setiap rancangan peraturan daerah yang disusun.

Baca juga: Resmikan Rumah Aspirasi Demokrat Jabar, AHY: Lebih dari Sekadar Kantor

Empat Ranperda yang menjadi fokus pembahasan meliputi:
1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Reklame
2. Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
3. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
4. Ranperda tentang Pengelolaan Data Pertanahan Morowali

Dalam sambutannya, Sultanah Hadie menekankan bahwa penyusunan Ranperda tidak hanya sebatas pemenuhan kewajiban legislasi, tetapi harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta memberikan kepastian hukum yang adaptif dan berkeadilan.

Baca juga: DPR Dukung Potong Gaji Pejabat Hadapi Krisis Global

“Konsultasi publik ini menjadi ruang bagi semua pihak untuk memberikan masukan konstruktif agar regulasi yang lahir benar-benar efektif, presisi, dan mampu menjawab persoalan sosial di masyarakat, ” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Morowali, Muslimin, menegaskan pentingnya aspek teknokratis dan kesiapan implementasi perangkat daerah sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Perda.

Baca juga: Dr. Hendri: DNA Partai Politik Harus Dibangun dengan Pendekatan Kesejahteraan, Teknologi Informasi dan Artificial Intelligent

“Kita tidak ingin Perda hanya berhenti sebagai dokumen normatif. Setiap regulasi harus bisa diterapkan dan berdampak langsung bagi masyarakat, ” kata Muslimin.

Kegiatan konsultasi publik ini dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), narasumber akademisi, kepala desa, serta pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi akademik dan yuridis setiap Ranperda sebelum memasuki tahap harmonisasi dan pembahasan lebih lanjut.

Baca juga: Dr. Hendri: Tidak Ada Yang Salah dengan Pilkada Langsung, Mental Politisinya Saja yang Korup!

Melalui forum ini, DPRD Morowali menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang presisi, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Morowali.